Amalia, Nadia (2021) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN OPERASI BEDAH TANPA PERSETUJUAN PASIEN (INFORMED CONSENT) (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
6. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
4. PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.pdf Download (458kB) | Preview |
|
|
Text
9. ABSTRAK.pdf Download (66kB) | Preview |
|
|
Text
11. BAB I.pdf Download (237kB) | Preview |
|
|
Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (118kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.yarsi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
|
Text
13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) |
|
|
Text
14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB) |
|
|
Text
15. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) |
Abstract
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai kesehatan memiliki arti bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis . dan dalam penelitian ini penulis akan membahas beberapa permasalahan mengenai, pertama mengenai bagaimana pertanggungjawaban Hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa mempunyai persetujuan tindakan kedokteran (informed consent). Kedua, mengenai bagaimana pertimbangan Hakim bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa mempunyai persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) berdasarkan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017). Dan yang ketiga, bagaimana Pertanggungjawaban Hukum bagi dokter yang melakukan tindakan operasi bedah tanpa mempunyai persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) berdasarkan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017) Menurut Pandngan Islam. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tindakan kedokteran perlu mempunyai Informed Consent. Terutama dalam melakukan tindakan operasi bedah, karena dapat menimbulkan resiko yang besar apabila tindakan tersebut gagal. Apabila terjadi suatu kegagalan dalam melaksanakan tindakan kedokteran karena suatu kelalaian maka akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan. Sanksi pidana, perdata dan administrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pasien. Bentuk pertanggungjawaban itu sendiri adalah dengan melakukan ganti rugi yang diterima oleh pasien. Karena akibat dari kelalaian dokter tersebut pasien dapat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Dan dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim haruslah adil dan teliti dalam situasi apapun. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memutuskan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | S-645-FH |
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban Hukum, Informed Consent, Keputusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Tindakan Kedokteran. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1001 Forensic Medicine. Medical jurisprudence. Legal medicine |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 02:54 |
| Last Modified: | 20 Oct 2022 02:54 |
| URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10100 |
Actions (login required)
 |
View Item |