Saputra, Muhammad Ilham (2021) PERALIHAN HAK ATAS SEBIDANG TANAH MELALUI PEMBERIAN SECARA HUKUM ADAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pdt.G/2020/PN PLK). Diploma thesis, Universitas YARSI.
|
Text
1. COVER.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
Text
5. HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
3. PERNYATAAN ORISINALIATS SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
8. ABSTRAK.pdf Download (94kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB I.pdf Download (208kB) | Preview |
|
|
Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (238kB) | Preview |
|
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) |
||
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) |
||
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) |
||
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
Abstract
Skripsi ini disusun untuk menjelaskan tentang Peralihan Hak atas tanah melalui pemberian secara hukum adat dalam Undang-Undang Pokok agraria dan pengaturan peralihan hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah kemudian diubah sebagaimana menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.dalam proses sengketa di Pengadilan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui mengenai peralihan hak atas tanah dalam pandangan Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan daftar pustaka serta literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa peralihan Hak atas tanah melalui pemberian secara adat merupakan sama halnya dengan proses peralihan secara hibah. Peralihan Hak atas tanah itu tersebut pun dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat (2) UUPA Menetapkan Bahwa Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, juga dijelaskan mengenai peralihan Hak atas tanah selain itu sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria peralihan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui adat contohnya dalam perkawinan peralihan tersebut dapat dialihkan dengan cara dijadikan emas kawin. Dalam pandangan hukum Islam peralihan Hak atas tanah dapat terjadi melalui proses hibah.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | S-650-FH |
Uncontrolled Keywords: | tanah, peralihan, adat, hibah |
Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@yarsi.ac.id |
Date Deposited: | 18 Oct 2022 02:03 |
Last Modified: | 18 Oct 2022 02:03 |
URI: | http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/10065 |
Actions (login required)
View Item |